Sejarah Pagebluk terus Berulang: Pertama sebagai Tragedi, Berikutnya sebagai Lelucon

Tulisan berseri dengan tema “Pagebluk Covid-19 sebagai Bencana Kapitalisme” – Bagian 3.
Jangan lupa baca juga Bagian 1: Dorongan Akumulasi telah Menghasilkan Kekayaan untuk Segelintir Orang, Wabah Penyakit bagi Banyak Orang ; Bagian 2: Parasit dalam Pagebluk Covid-19: Ideologi Pertumbuhan Ekonomi Menghilangkan Kekebalan Tubuh Sosial

Dalam masa pandemi Covid-19, ketakutan kita tidak hanya pada virus corona, ada ketakutan yang lebih besar lagi, yaitu kepada tindakan “pemegang otoritas negara.” Kita sangat dibuat cemas dan emosional oleh respon pemerintah terhadap pandemi ini. Mereka seolah menempatkan wabah sebagai penyakit biasa yang dapat sembuh dengan sendirinya. Di Indonesia, Prancis, Brazil atau Amerika Serikat contohnya, pemerintah justru memanfaatkan situasi pandemi dengan berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Kita dihimbau untuk tidak takut tetapi realitas di sekitar membawa kesadaran lain untuk meragukan bahkan tidak percaya pada tindakan kekuasaan.

Pada akhir Maret 2020, serikat tenaga medis di Prancis menggugat pemerintah Prancis. Alasannya cukup mendasar, bahwa kebijakan politis pemerintah Prancis mengabaikan upaya pencegahan bahaya wabah Covid-19.[1] Aksi protes juga dilakukan oleh para tenaga medis di Amerika Serikat. “(kami) merasa seperti domba yang akan disembelih” sebut seorang dokter yang bergabung dalam aksi protes menentang buruknya kondisi kerja tenaga medis di AS dalam penanganan Covid-19.[2] Hal senada dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mereka mengancam akan mogok jika pemerintah tidak transparan dan tidak memenuhi kebutuhan mendasar tenaga medis dalam menangani pandemi.[3]

Apa yang ingin saya katakan melalui data di atas bahwa garda terdepan untuk mengatasi setiap ancaman wabah bukanlah tenaga medis, akan tetapi keputusan politik dari pemerintah. Ketidakberpihakan keputusan politik ke masalah kesehatan warga, mengakibatkan banyak korban berjatuhan akibat wabah dan tenaga medis bekerja dengan perlengkapan yang sangat tidak aman. Gugatan dari tenaga medis di Prancis adalah langkah yang tepat, mereka menyadari, jika pemerintah sejak awal membuat keputusan politik untuk mencegah persebaran Covid-19, maka wabah tidak akan menjangkiti banyak orang. Selain itu, jika jauh-jauh hari tersedia dana publik untuk riset kesehatan dan untuk penyediaan perlengkapan medis, maka persebaran virus akan lebih mudah diatasi.

Oleh karena itu, permasalahan wabah yang mengancam kehidupan manusia saat ini, berkaitan erat dengan permasalahan kekuasaan. Di tulisan awal, saya menunjukan kemunculan wabah sebagai akibat hubungan antara manusia dengan alam semesta non-manusia. Hilangnya habitat alami patogen (virus) adalah akibat keputusan kekuasaan. Pemegang otoritas memberikan akses bagi pembabatan hutan untuk dijadikan area pertambangan dan perkebunan. Ketika habitat patogen menjadi dekat dengan kehidupan manusia, ketidakmampuan mendeteksi dan mempersiapkan penanganan wabah juga merupakan permasalahan kekuasaan.

Pemahaman tentang hubungan antara wabah dan keputusan politik, membawa masyarakat secara spontan menyatakan ketidakpercayaannya kepada kelas penguasa. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi mengemuka di banyak negara. Ketidakmampuan negara melindungi warganya, menjadi ironi di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi di abad ke-21. Oleh karenanya, kita perlu bertanya, apa yang membuat pemerintahan di banyak negara melakukan tindakan yang hampir sama, yaitu mengabaikan pencegahan penyebaran wabah hingga menganggap wabah ini tidak sebagai masalah serius?

Antara Ekonomi dan Keselamatan Warga

Sampai tanggal 9 Mei 2020, virus corona telah menjangkiti 4 juta jiwa, dengan 276.395 orang di antaranya meninggal dunia. Banyaknya korban tidak lantas menyadarkan kelas penguasa tentang pentingnya mengedepankan langkah-langkah kemanusiaan. Kelas penguasa memiliki hukum berpikir dan bertindak sendiri, tergantung kelas sosial mana yang secara dominan mempengaruhinya.

Kelas penguasa pada kenyataannya cenderung memilih mengedepankan “ekonomi”, akan tetapi kebimbangan muncul ketika wabah meluas secara cepat hingga skala global, sehingga aspek “keselamatan warga” menjadi dipertimbangkan. Mengedepankan ekonomi bagi politisi adalah suatu pencapaian sehingga memperbesar peluang mereka tetap berkuasa pada ajang kontestasi politik berikutnya. Sementara bagi pemodal, dengan tetap menjalankan aktivitas ekonomi di tengah wabah, memungkinkan mereka untuk terus berakumulasi.

“Ekonomi” yang dimaksud di atas, bukanlah tentang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan jaminan sosial bagi seluruh warga, tetapi tentang pertumbuhan ekonomi secara makro dan keberlanjutan modal skala besar. Seperti halnya “politik”, “ekonomi” juga tempat di mana terjadi pertarungan antar kelas-kelas sosial.[4] Dominannya kekuatan modal dalam tempat pengambilan keputusan negara, membuat hasil dari kebijakan pemerintah lebih banyak searah dengan kepentingan pemodal.[5] Beberapa kalangan menyebut hal tersebut sebagai politik oligarki, yang lain menjelaskannya dalam kerangka kartel politik dan politik elite, sedangkan kaum marxis menjelaskannya dalam konsep negara borjuis.

Keberpihakan pada “ekonomi” atau secara lebih spesifik dapat disebut “kepentingan modal” terlihat dalam setiap keputusan politik yang diambil oleh penguasa. Mereka menekankan pada upaya untuk menjaga agar iklim bisnis tetap berjalan kondusif, karena hal itu adalah nyawa utama modal.[6] Tanpa kondusifitas, aktivitas produksi, distribusi, hingga konsumsi tidak mampu berjalan lancar. Dalam skala kecil atau di komoditas tertentu, goncangan tersebut menciptakan resesi, pada skala yang lebih besar akan membuat terjadinya krisis, hingga yang paling besar adalah depresi ekonomi. Sejak kapitalisme berlangsung hingga saat ini, ribuan kali resesi terjadi, dan krisis ekonomi juga berjalan secara periodik, dari krisis pada awal abad ke 20 yang mencapai depresi ekonomi, krisis ekonomi pada akhir tahun 1970an, hingga pada tahun 2007/2008.[7]

Lawan dari kondusifitas pasar adalah kepanikan dan ketakutan. Kepanikan mengkondisikan orang untuk bertindak di luar nalar pasar, baik dengan tidak lagi konsumtif hingga mulai tidak berani berinvestasi. Pada tahap tertentu, kepanikan akan mengarah ke ketakutan. Kondisi ini yang akan memicu kekacauan pasar: konsumsi banyak yang tidak terealisasi, produksi menjadi tidak berjalan karena tanpa konsumsi, sistem perbankan ambruk karena para nasabahnya rebutan menarik uang, kredit macet, dan para pemodal saling mengamankan aset mereka.

Kekacauan akibat krisis ekonomi, tidak akan diinginkan oleh penguasa, siapapun dia. Apalagi adanya ketergantungan ekonomi negara oleh ekonomi pasar. Mereka yang tengah memegang tampuk kekuasaan akan terus berupaya menjaga pasar terus berjalan normal.[8] Itu mengapa, ketika wabah Covid-19 mulai menyebar, kelas penguasa sekuat tenaga berupaya agar kondisi ekonomi tetap kondusif. Pada konteks ini, kita dapat melihat berbagai parodi kekuasaan yang bertujuan membuat suasana tetap kondusif, sembari tetap mengedepankan kepentingan “ekonomi”.

Seorang pejabat tinggi Iran, Iraj Harirchi, sehari sebelum dinyatakan positif Covid-19, melakukan konferensi pers dan menyatakan bahwa Iran tidak perlu melakukan karantina wilayah dan menyangkal penyebaran Covid-19 terjadi secara luas di Iran. Pada saat konferensi pers tersebut, dia tampak berkeringat dan bersin, hingga dinyatakan positif Covid-19 esok harinya.[9]

Hal sama terjadi di Indonesia, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bercerita kelakarnya dengan Presiden Joko Widodo, “(virus) Covid-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal,” sebutnya sambil tertawa.[10] Saat berkata seperti itu, virus corona sebenarnya telah berparasit di tubuh Budi Karya. Gejala Covid-19 itu muncul seminggu selepas dia menyampaikan parodinya, dan akhirnya dinyatakan positif Covid-19.

Teater parodi kekuasaan pada kenyataannya kental muatan politis. Setiap humor yang disampaikan di depan publik, membawa pesan bahwa “Covid-19 tak perlu dianggap serius karena situasi baik-baik saja.” Parodi tersebut dapat kita lihat sebagai dua hal, pertama sebagai upaya menjaga stabilitas pasar dari kepanikan dan ketakutan, dan kedua, parodi itu merepresentasikan penyangkalan keberadaan serta bahaya wabah Covid-19. Kita dapat menemui jejak digital pejabat negara Indonesia yang mengatakan bahwa “berkat doa Kiai dan Qunut, corona menyingkir,” “izinnya berbelit-belit, corona tak bisa masuk (Indonesia),” “RI satu-satunya negara besar di Asia yang tak kena corona,” dan juga penyangkalan lainnya. Pemerintah mulai mempertimbangkan aspek keselamatan warga setelah mendapatkan tekanan dari berbagai kalangan. Hal itu didorong oleh data tentang keberadaan Covid-19 di Indonesia yang tidak lagi dapat disangkal, apalagi dengan fakta Menhub positif Covid-19.

Penyangkalan terhadap ancaman Covid-19 juga dilakukan oleh kelas penguasa di Bumi Utara. Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, bahkan mengambil posisi yang ekstrem. Dia mempercayai bahwa penanganan yang tepat terhadap Covid-19 adalah dengan mengandalkan kekebalan tubuh individu, sehingga pemerintah tidak perlu bersusah payah mencegah dan mempersempit penyebaran virus corona. Semakin besar populasi yang terjangkit Covid-19, maka “akan membantu membangun kekebalan dan membatasi infeksi di masa depan” sebut Johnson pada 12 Maret 2020.[11] Hingga akhirnya melalui tweetnya di twitter pada 24 Maret 2020, dia menginformasikan bahwa dirinya positif corona dan harus dirawat intensif di ruang ICU sampai dua minggu. Apa yang dialami Boris Johnson sebenarnya menunjukan bahwa kekebalan tubuh saja tidak cukup, itu mengapa dia memerlukan perawatan intensif hingga akhirnya dinyatakan sembuh pada pertengahan April 2020.

Logika yang tidak manusiawi juga mengemuka, salah satunya disampaikan oleh Jeremy Warner dari Telegraph. Dia menyarankan bahwa “… kekuatan Covid-19 bahkan terbukti sedikit bermanfaat dalam jangka panjang untuk memusnahkan tanggungan terhadap lansia.”[12] Baginya, pandemi Covid-19 justru memberi manfaat, sehingga tidak perlu mendapatkan tindakan karantina wilayah atau lockdown yang dapat memicu kerugian secara ekonomi. Warner mengklaim keberadaan wabah justru akan mengurangi beban negara untuk membiayai kehidupan penduduk lansia, karena sebagian besar korban meninggal akibat Covid-19 adalah lansia.

Penyangkalan yang sama dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dia bahkan membandingkan Covid-19 dengan penyakit flu biasa, yang menurutnya virus corona lebih berbahaya flu. Walaupun flu lebih berbahaya, tetapi “tidak ada yang ditutup, kehidupan dan ekonomi terus berjalan” sebut Trump.[13] Hal tersebut Trump sampaikan untuk menolak tuntutan penanganan secara serius pandemi Covid-19 yang disuarakan oleh berbagai kalangan. Keputusan politik untuk tidak mengedepankan keselamatan warga, berdampak serius bagi masyarakat AS. Sampai 09 Mei 2020 jumlah korban Covid-19 di negeri Paman Sam itu yang tertinggi di dunia, yaitu 1,3 juta penduduk terjangkit dan 78.762 di antaranya meninggal dunia.

Penyangkalan dan Ketidakterbukaan yang terus Berulang

Sistem ekonomi yang tidak bertumpu pada tujuan melindungi warga dan menciptakan keadilan, pada mulanya hampir selalu menyangkal wabah. Kita dapat melihat jauh pada abad ke 14, ketika wabah maut hitam (black death) menjadi wabah besar pertama yang membuat kurang lebih 200 juta orang meninggal.[14] Pada masa tersebut, kapitalisme belum muncul, sistem ekonomi utama adalah feodalisme. Para penguasa feodal dan bangsawan pada mulanya juga menyangkal keberadaan wabah, karena mereka tidak ingin kekuasaannya goyah, apalagi dihadapkan dengan fakta para tabib istana yang tidak mampu menangani penyakit tersebut.[15]

Ketidakterbukaan juga terjadi saat wabah Flu Spanyol menyebar di seantero Eropa pada awal abad ke 20. Penyebaran wabah berlangsung di tengah konfrontasi antar negara di Perang Dunia I. Berbagai negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, hingga Italia saling menutupi keberadaan wabah flu tersebut. Tujuannya, agar warga tidak panik sehingga ekonomi domestik tetap berjalan normal. Selain itu, informasi tentang wabah dapat dimanfaatkan musuh perangnya untuk melakukan penyerangan. Negara yang pertama kali menginformasikan keberadaan wabah ini adalah Spanyol, itu mengapa, wabah tersebut disebut Flu Spanyol. Negara Spanyol mempublikasikan keberadaan wabah tersebut karena Spanyol tidak terlibat dalam PD I, sehingga mereka tidak memberlakukan sensor masa perang, sebagaimana negara yang lain. Penyangkalan hingga ketidaktransparan keberadaan wabah, telah membuat Flu Spanyol terlambat tertangani. Mikro-parasit ini menyebar dengan ganas dan membuat hampir ¼ penduduk dunia meninggal.

Hampir seabad berselang, pelajaran dari pandemi Flu Spanyol tidak dijalankan. November 2002, saat pertamakali kasus virus SARS terjadi di Provinsi Guangdong, Tiongkok, otoritas setempat menutup rapat-rapat informasi tentang kemunculan wabah. Hanya dalam waktu kurang dari 4 bulan, virus telah sampai ke Hongkong dan Vietnam. Wabah menjadi menyebar tidak terkendali karena keputusan politik kelas penguasa yang mengedepankan kondusifitas pasar. Mike Davis dalam bukunya The Monster at Our Door, juga menunjukan ketidakterbukaan dalam penanganan wabah Flu Burung.[16]

Jika kita telisik asal mula menyebarnya Covid-19 di Wuhan – Tiongkok, ketidakterbukaan sekali lagi dilakukan. Li Wenliang, seorang dokter yang pertamakali menyebutkan keberadaan mutasi virus corona bahkan dibungkam pihak berwenang hingga akhirnya meninggal.[17] Pada saat pemerintah Tiongkok memberikan informasi resmi Covid-19, keadaan sudah terlambat, karena wabah telah menyebar dengan cepat keberbagai wilayah.

Penyangkalan dan ketidakterbukaan selalu menjadi langkah awal kelas penguasa dalam merespon wabah. Di sini kita melihat alasan di balik tindakan tersebut, yaitu karena tidak ingin terjadi kepanikan dan ketakutan. Pilihan kebijakan tersebut menunjukan keberpihakan kelas penguasa untuk menjaga kondusifitas pasar dibanding menjaga keselamatan warga. Negara yang bertopang pada ekonomi pasar, maka guncangan yang dialami oleh modal secara luas, adalah ancaman bagi kekuasaan.

Berubah atau Musnah

Jika kita cermati, wabah terus terulang bersamaan dengan dengan keterulangan langkah penanganan dari kelas penguasa. Kepala WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa otoritas kesehatan masyarakat di seluruh dunia sebenarnya memiliki kemampuan untuk berhasil memerangi penyebaran virus, tetapi dia mempermasalahkan komitmen politik pemerintah di setiap negara.[18] Menurutnya, komitmen politik yang rendah, membuat ancaman wabah semakin berbahaya. Petinggi WHO itu benar ketika mempertanyakan setiap keputusan politik dari kelas penguasa dalam mencegah wabah, walaupun ia tidak bertanya lebih jauh, terkait dorongan apa yang membuat banyak penguasa seirama mengabaikan dan menyangkal ancaman pagebluk.

Pengabaian hingga penyangkalan, merupakan representasi dari ideologi politik kelas penguasa. Dorongan akumulasi tidak hanya membawa ancaman wabah semakin dekat dengan manusia, lebih jauh, juga merapuhkan kekebalan tubuh sosial. Jutaan hektar hutan sebagai habitat alami patogen dirusak sehingga wabah menjadi ancaman nyata, sementara itu, infrastruktur kesehatan tidak lebih penting dibanding infrastruktur bagi sirkulasi modal. Semua proses tersebut, merupakan hasil dari keputusan politik kelas penguasa.

Tindakan penanganan wabah yang terjadi selama ini, sesuai dengan kalimat Marx, bahwa “sejarah terus terulang, pertama sebagai tragedi, berikutnya sebagai lelucon.” Sejarah pada kenyataannya telah memberikan pelajaran berharga bagi setiap generasi ke generasi. Meskipun, seringkali sejarah itu diabaikan dan mengandaikan peristiwa saat ini adalah sesuatu yang benar-benar baru. Banyak orang mengira ketidakmampuan kekuasaan dalam menangani bencana Covid-19 adalah sebagai tragedi. Namun, jika kita jeli dan kritis, ketidakmampuan itu adalah lelucon, karena kita seolah tidak pernah belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya.

Upaya pengabaian dan penyangkalan bahaya wabah demi menjaga kondusifitas pasar, telah mengorbankan banyak hal, baik kerusakan ekologi hingga hilangnya nyawa manusia. Pelajaran dari sejarah wabah menunjukan bahwa yang kita butuhkan bukan sekadar transparansi tentang keberadaan wabah, tetapi adalah tanggungjawab untuk menjaga bumi dan mengedepankan kemanusiaan. Kabar buruknya, sistem ekonomi yang dominan saat ini bertentangan dengan tanggungjawab tersebut.

Kini, kita dihadapkan dengan dua pilihan, “berubah atau musnah.” Jika kita tetap berupaya mempertahankan sistem ekonomi dan politik yang berlangsung saat ini, maka kehancuran planet bumi akan semakin dekat. Sementara jika kita berupaya mengubah sistem ekonomi dan politik yang berpihak pada kemanusiaan dan lingkungan hidup, maka kita akan menghindari terus terulangnya lelucon pananganan wabah, dan yang lebih luas dari itu, kita akan menghentikan kebrutalan modal yang akan menghancurkan bumi.

*** *** ***

Dalam menyikapi wabah yang mengancam kepunahan manusia, saya akan menyajikan sembilan tulisan berseri dengan tema utama “Pagebluk Covid-19 sebagai Bencana Kapitalisme: Permasalahan dan Perjuangan ke Depan”. Dalam tulisan berseri ini akan menunjukan akar permasalahan kemunculan berbagai wabah penyakit yang mengancam kehidupan manusia dan keberlangsungan alam semesta. Selain itu, juga menawarkan agenda perjuangan ke depan untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

Tulisan berseri ini akan diterbitkan secara berkala, sehingga jangan lupa subscribe/berlangganan secara gratis website bukuprogresif.com melalui form di bawah. Adapun tema dari tulisan berseri ini adalah sebagai berikut:

1. PENGANTAR: Pagebluk Covid-19 sebagai Bencana Kapitalisme
2. Dorongan Akumulasi telah Menghasilkan Kekayaan untuk Segelintir Orang, Wabah Penyakit bagi Banyak Orang
3. Parasit dalam Pagebluk Covid-19: Ideologi Pertumbuhan Ekonomi Menghilangkan Kekebalan Tubuh Sosial
4. Sejarah Pagebluk terus Berulang: Pertama sebagai Tragedi, Berikutnya sebagai Lelucon
5. Covid-19 bukan Penyebab Krisis Ekonomi, Covid-19 hanya Penyulut
6. Kedermawanan bukanlah Solusi, Tak Akan Bisa Menyembuhkan “Penyakit” di Masyarakat Kita
7. Tidak Kerja, Tidak Makan, Bekerja dihantui Wabah Kematian: Kondisi Kelas Pekerja di Tengah Pagebluk Covid-19
8. Neoliberalisasi Menguras Dana Publik, Menjauhkan dari Upaya Perlindungan bagi Kelas Pekerja
9. Menghentikan Pagebluk, Menghentikan Kapitalisme: Proyek Politik ke Depan

---

[1] WSWS, “COVID-19 pandemic: Doctors sue French government for criminal negligence”(27 Maret 2020).

[2] Democracy Now, ““Sheep Going to Slaughter”: NYC Medical Workers Protest Lack of Protective Equipment”, (3 April 2020).

[3] Tirto, “Tuntut Pemenuhan APD, IDI dkk Ancam Mogok Merawat Pasien COVID-19”, (28 Maret 2020).

[4] Bob Jessop, State Theory: Putting Capitalist States in their Place, (Pennsylvania: Penn State University, 1990)

[5] Nicos Paulantzas, The Poulantzas Reader: Marxism, Law and the State, (London: Verso, 2008)

[6] Slavoj Zizek, “Pandemik: Covid-19 Mengguncang Dunia” (Yogyakarta: Penerbit Independen, 2020).

[7] David Harvey, The Enigma of Capital: and the Crises of Capitalism, (Oxford, Oxford University Press, 2011).

[8] André Gorz, Critique of Economic Reason, (London: Verso, 2010).

[9] The Guardian, “Satellite images show Iran has built mass graves amid coronavirus outbreak”, (12 Maret 2020).

[10] Republika, “Kelakar Menhub: Kita Kebal Corona karena Doyan Nasi Kucing”, (17 Februari 2020).

[11] The New York Times, “As Europe Shuts Down, Britain Takes a Different, and Contentious, Approach”, (13 Maret 2020).

[12] Metro UK, “Telegraph journalist says coronavirus ‘cull’ of elderly could benefit economy”, (11 Maret 2020).

[13] Lihat di twitter Donald Trump: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1237027356314869761

[14] Kita harus melihat abad ke-14, sebagai masa di mana sistem pengetahuan dan pengobatan modern belum muncul. Ketakutan akan wabah tidak memperoleh penjelasan kecuali melalui rasionalitas hingga takhayul. Apa yang disebut sebagai Zaman Penalaran (Age of Reason) dengan semangat pencerahan yang dibawa, mulai berkembang pada abad ke-18. Pada masa itu, ilmu kedokteran berkembang ketika orang mulai membedah tubuh manusia untuk mengetahui penyakit apa yang membuatnya meninggal. Sebelumnya, membedah tubuh manusia adalah hal yang tabu dan dilarang pada ajaran agama tertentu.

[15] Richard Wolff, “Economic Update: Virus Triggers Capitalist Crash”, Democracy At Work di YouTube, (20 April 2020).

[16] Mike Davis, The Monster at Our Door: The Global Threat of Avian Flu, (New York: The New Press, 2005).

[17] Slavoj Zizek, “Pandemik: Covid-19 Mengguncang Dunia” (Yogyakarta: Penerbit Independen, 2020).

[18] CNN, “WHO warns governments ‘this is not a drill’ as coronavirus infections near 100,000 worldwide”, (6 Maret 2020).

_______________
Arif Novianto
Peneliti Muda di Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) – Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Editor di Penerbit Independen (PIN).
Penulis dapat dihubungi di akun twitternya: @arifnovianto_id atau Instagram: @arifnovianto_id dan jika ada pertanyaan atau diskusi, silahkan kontak email: arif.novianto@mail.ugm.ac.id

________________________________
Jika kawan-kawan hendak mengirimkan tulisan untuk dimuat di bukuprogresif.com, silahkan lihat syarat dan ketentuan ini.

Untuk mendapatkan email secara otomatis dari kami jika ada tulisan terbaru di bukuprogresif.com, silahkan masukan email anda di bawah ini dan klik Subscribe/Berlangganan. Setelah itu, kami akan mengirimkan email ke anda (kadang masuk di spam/update) dan silahkan buka dan konfirmasi.